MEDAN~Mengingat banyaknya terjadi pemborosan anggaran negara disana-sini, kini muncul opini beragam dari berbagai kalangan, yang bertujuan agar pemerintah melakukan penghematan keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Kali ini opini dan saran itu muncul dari Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Chaidir Ritonga. Wakil Ketua DPRD Sumut itu memberikan solusi yang mungkin bagi kalangan lain dinilai tidak akan populis dan ditentang banyak pihak.
Menurut Ritonga, setiap Gubernur sebaiknya ditunjuk langsung oleh Presiden saja, sementara Bupati/Walikota masih bisa tetap dipilih langsung oleh rakyat. Chaidir Ritonga bahkan memberikan alternatif lain yakni, DPRD Provinsi sebaiknya dihapus saja agar biaya penyelenggaraan pemerintahan lebih hemat daripada biaya yang langsung menyentuh perbaikan kehidupan rakyat.
“Atau sebaliknya, Gubernur/DPRD Provinsi dipilih rakyat, Bupati/Walikota ditunjuk dan DPRD Kabupaten/Kota dihapus,”ujar politisi dari Partai Golkar ini, Senin (24/1) melalui status Facebooknya yang dirilis Rajawali News.
Namun, terkait opini yang dimunculkan wakil rakyat yang nekat menjadi sorotan kontroversional itu di akun Facebooknya itu, beragam pula respon pro dan kontra.
Ada yang setuju dan mengatakan memang lebih bagus dirampingkan. Ada juga mengatakan mana baiknya saja, kalau memang demokrasi tak sesuai harapan maka balik lagi ke “pemerintahan otoriter ” biar pada tau rasa.
Aldino Rian Nasution SE mengatakan Kalau Gubernur dipilih Presiden, maka semakin banyak kaki tangan Presidennya. Komentar lainnya seperti Ryan P Nasution mengatakan lebih sepakat adat yang berkuasa, hapuskan semua embel-embel Presiden, Gubernur, Bupati, Walikota, DPR/DPRD.
Sedangkan Syafril Mahdi mengatakan DPRD Provinsi tidak perlu dihapuskan, bila perlu dirampingkan saja. Sementara Soheh Pohan dengan vokal berujar sebaiknya semua Pimpinan Negara (Presideen/Gubernur/Bupati/Walikota) dipilih oleh Dewan Independen yang anggotanya terdiri dari Tokoh semua lapisan masyarakat yang diuji lewat seleksi Tim Profesional dengan persyaratan KETAT dan juga DEWAN INDEPENDEN menggantikan posisi DPR alias DPR dibubarkan supaya lebih EFEKTIV dan EFISIEN. Dengan kata lain tidak ada PEMILU. Sekarang PR kita bagaimana proses penggodokan DEWAN INDEPENDEN dan TIM SELEKSI PROFESIONAL. Maaf buat semua saudaraku, sesungguhnya biang kehancuran SISTEM PEMERINTAHAN kita berhulu dari PARTAI.
Sedangkan, Davit Fanreza berkata kalau kita mah tidak kepikiran tuh, yang di atas mau bagaimana, yang penting bagi kita harga sembako makin murah, kasian saudara-saudara kita yang hidup di bawah kemiskinan.
Ardiles Arfandi Siregar lainnya lagi, dia berpendapat, bagusnya Gubernur, DPRD Provinsi, Bupati dihapus, sedangkan Walikota ditunjuk langsung oleh Presiden, untuk DPRD Kabupaten menurut nomor urut partai. Untuk lebih menekan pengeluaran negara tentang pemilu dilakukan penyederhanaan partai paling banyak 3 partai.
Ade Putra Ritonga berkata memang lebih baik rakyat yang pilih, tapi kebanyakan yang rela menjual suara demi uang. Padahal dia belum tahu bagaimana karakter kandidat yang dipilih, maaf bukan semua,tapi sebagian orang. Komentar Ade Putra ini langsung dijawab Borkat Siregar dengan mengatakan yang jelasnya, pelajarilah dulu calon Kepala daerahnya yang bersifat semut dan lebah.
Taufiqurrahman Nasution mengatakan mau dirombak bagaimanapun juga systim pemerintahan kita ini tetap saja Korup, Kolusi, Pungli, dan Mafia Hukum itu merajalela. Bagaimana ramainya pelaku-pelaku Pemerintahan kita ini, bagaimana Hukum-hukum di Negara kita ini begitu banyak. Bagi saya jika Robot Ras Manusia itu bisa diberantas dan Manusia yang seutuhnya yang mempunyai Hati, Nurani, Akal sehat dan Kendali Emosi serta beriman yang Melakoni Systim2 dan Hukum di negara kita ini, saya rasa Pejabat Negaranya nggak perlu banyak, dan Hukum2nya nggak perlu sedetail sekarang juga akan berjalan Lancar system pemerintahan kita ini, yang salah di negara kita ini adalah DASAR / FUNDAMENTALIS nya. Kita faham semua itu, umpama bangunan setinggi apapun mau dibuat atau sebagus manapun mau dibentuk jika Fundamen sudah rusak bangunannya hanya ada dalam mimpi..maaf..
Sementara Adhe Ibra Rizaldi sepertinya setuju dengan wacana perampingan tersebut dengan mengatakan wacana tadi tepat juga dilakukan usaha perampingan klo bisa kita hapuskan saja. Kita sudah lihat di media elektronik berita-berita mengenai itu semua. Ternyata kekuasaan yang mereka punya hanya mencari harta kekayaan semata. Tidak lagi memperjuangkan rakyat agar bisa sejahtera sesuai janjinya sebelum terpilih dulu. Mereka ibarat semakin diberi ‘air’ semakin ‘haus’.
Aswin Jumalisro Pasbond berpendapat lain “Sebaiknya kita ikuti pola yang lama, yaitu KDH dipilih oleh Presiden, dan DPR dipilih oleh rakyat, alasannya sbb : 1. Anggaran untuk Pilkada jelas Rp.0,-, 2. Rentan terhadap timbulnya konflik antar pendukung Calon KDH. 3. Pengurangan jumlah Parpol
Pendapat ini langsung direspon Faisal Reza Pardede “Coba dicek dulu apa yang dirasakan kebanyakan rakyat, setahu saya banyak dari rakyat merasa tidak punya DPRD Kab/Kota, merasa tidak punya DPRD Provinsi, merasa tidak punya DPR RI, merasa tidak punya Bupati/Walikota, Gubernur, bahkan Presiden. Saya sendiri banyak menyampaikan persoalan terhadap penyelenggara pemerintahan, termasuk DPRD Provsu tapi hanya jawaban normatif semua. Bisa apa kelak negara ini jika ke depan model politikus seperti inilah yang akan tampil menakhodai pemerintahan.
Merespon pro kontra yang muncul itu Chaidir Ritonga menjawab “Setiap orang yang perduli Bangsa ini, tidak ada masalah apakah yang pesimis, optimis, apatis, pro aktif, atau bahkan kritis. Media sosial FB yang baik ini paling tidak sudah mendekatkan kita berinteraksi dan bersilaturahim. Apapun yang disampaikan, yang manis, yang asam atau yang pahit tetap ada gunanya (terutama) bagi saya sebagai Wakil Ketua DPRD Sumut. Percayalah anda sedikit dari sedikit orang2 tebaik di daerah ini, bahkan di Bangsa yang besar ini yang tengah berproses menuju perbaikan dari hari ke hari. Dari tahun ke tahun. Amerika Serikat sampai pada tahap seperti ini memerlukan lebih dari 250 tahun. Jepang? harus luluh lantak dulu. Cina? rakyatnya mau tertib terpimpin dan dipaksa tutup mulut, tertib agar ekonomi tumbuh diatas stabilitas politik dan keamanan Komunis. Artinya rakyat dan Pemimpin sama berkorban menahan diri dikangkangi hak azasinya atau hak demokrasi agar Cina sanggup memberi makan rakyatnya yang berjumlah lebih dari 1,4 milyar. Terakhir, semua perbaikan hanya akan terjadi melalui proses yang tidak mudah, yang tidak sebentar yang bahkan memerlukan pengorbanan. Pertanyaannya: mau dan mampukah kita? Saya yakin….MAU DAN MAMPU. Agar ada kemauan dan kemampuan mengikuti proses itu, dibutuhkan seorang Pemimpin. Pemimpin yang tidak sekedar Presiden tetapi Presiden yang Pemimpin. Kita butuh tidak sekedar Gubernur melainkan Gubernur yang Pemimpin. Kita butuh Bupati/Walikota yang sekaligus mampu menjadi PEMIMPIN yang Kuat.
Ketua Umum LSM-PERINTIS Hendra Silitonga mengatakan saran saya DPRD hanya ada di tingkat provinsi saja. Artinya DPRD Kab/Kota sebaiknya dihapus saja. Kalau saran ini gol, maka akan menghemat uang negara Rp50 T/pertahun. Selama ini Tupoksi wakal rakyat khususnya DPRD Kab/Kota kurang maksimal, jadi selain hal diatas maka bila solusi saya ini gol akan ada persaingan yang lebih sehat dan dinamis bila DPRD hanya ditingkat provinsi. dan hanya orang-orang yang kapabel saja yang akan duduk sebagai wakil rakyat
Saya kira semangatnya perampingan itu perlu, yang gradual saja agar bangsa ini tidak selalu kembali ke titik nol. pilihan salah satu dihapus karena seiring dengan semangat sebaiknya otonomi daerah hanya pada salah satu propinsi atau Kab/kota saja. Tidak dua2nya. Ramping organisasinya, ramping biayanya dan tentu saja ramping korupsinya. teruskan ide2 cerdas dan cemerlang. di kampus semua pemikiran tulang di media cetak dan online seringkali kami jadikan bahan diskusi.
Borkat Siregar “otonomi daerah pembahasannya sudah banyak memakan dana, dana tersebut bisa dimanfaatkan masyarakat untuk kesejahteraan rakyat
Dimas Haryo Pamungkas “Kalau saya melihat masalah bangsa ini dari sudut pandang logika sebab akibat.. Setiap masalah tdk berdiri sendiri. Skrg ini masalah ekonomi berkaitan dgn masalah pidana, politik, pemerintahan, keuangan, dan bahkan erat kaitannya dgn sosial budaya. Apakah masalah itu krn faktor pemimpin? Sungguh bukan itu faktor utamanya. Faktor utama adalah sistem. Secara fundamental sistem kita rusak. Demokrasi rusak, kapitalisme sekuler merusak tatanan kehidupan bernegara, perekonomian bahkan sosial budaya masyarakat. Solusi untk merubahnya seperti menjawab mana duluan ayam atau telur.. Artinya pemimpin dulu atau sistem? Sistem perlu dicreate ulang, mengingat Negeri ini sudah brkarat dgn sistem usang (kapitalisme). Tapi siapa yang bisa mengcreate sistem baik? Mereka adalah para pemimpin yang berjiwa lurus, mencintai Tuhan = mencintai rakyat
Pemimpin yang memahami rakyatnya, kebutuhannya dan memahami sistem yg baik dan mampu menegakkan sistem itu untuk kebaikan rakyat.. Merekalah yg layak memimpin perubahan sistem. Sehingga sistem berubah secara natural. Itulah ciri khas perubahan untuk Indonesia. Perubahan tanpa kekerasan menuju sistem terbaik, sistem dari Ilahi. (HEN)
Sumber : Rajawali News
